Koordinatberita.com| JAKARTA~ Presiden Jokowi mengumumkan pemberian vaksin corona akan gratis bagi masyarakat. Ia pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran agar vaksin tersedia untuk seluruh masyarakat.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kalkulasi mengenai anggaran vaksinasi di tahun depan. Menurutnya, hal ini dilakukan agar perhitungannya lebih tepat.
“Masih akan terus direview dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kemenkes,” ujar Askolani, Rabu (16/12).
Adapun dalam APBN tahun 2021, alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun, program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun. Sehingga totalnya sebesar Rp 23 triliun.
Namun menurut Askolani, bisa saja dilakukan realokasi jika memang anggaran tersebut dirasa kurang mencukupi. Namun hal ini dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
“Nanti akan kami antisipasi berdasarkan kebutuhan update yang akan dikoordinasikan oleh Kemenkes,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pemerintah masih memiliki potensi penambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk anggaran vaksin COVID-19. Dana ini berasal dari cadangan di bendahara umum negara.
“Sehingga pada tahun 2021 kita bisa anggaran sebesar Rp 33 triliun,” kata Said.
Berdasarkan perhitungannya, Said memperkirakan anggaran program vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat sebesar Rp 104 triliun. Nah untuk memenuhi anggaran ini, menurutnya pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran dari belanja barang kementerian/lembaga ataupun dana transfer ke daerah.
“Terhadap kebutuhan anggaran Rp 104 triliun tersebut saya minta pemerintah melakukan realokasi n refocusing terhadap belanja barang K/L dan dana transfer ke daerah,” jelas dia.
“Beberapa alternatif anggaran yang bisa direalokasi adalah biaya biaya pertemuan/seminar atau perjalanan dinas, mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian COVID-19,” tambahnya.@_**
Sumber: Kumparan
Comments