” ‘Berdeplomatis’ Peralihan Status Jadi ASN Tak Merugikan Pegawai KPK”
Koordinatberita.com| JAKARTA~ Setelah para Guru besar dari lintas Universitas se-Indonesia untuk tidak menggunakan Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat Aparatur Sipil Negara (ASN), karena dianggap hal itu akan menjadi problem serius dan dipandang melanggar hukum.
Namun kini, bahasa deplomatis Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang santun dan menegaskan bahwa peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN), tak seharusnya sampai merugikan pegawai itu sendiri. Atas dasar itu, Jokowi pun meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi salah satu syarat lolos ASN, tak dijadikan patokan utama.
"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," kata Jokowi dalam keterangannya, Senin, 17 Mei 2021.
Hal ini diungkapkan Jokowi untuk merespon 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK dan terancam dipecat dari posisinya. Sejumlah pihak menduga TWK ini menjadi salah satu upaya menjegal KPK dengan memecat sejumlah penyidik berpengalaman seperti Novel Baswedan.
Jokowi mengatakan peralihan status menjadi ASN ini adalah bentuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Namun ia menegaskan TWK tak bisa dijadikan dasar penilaian begitu saja.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes," kata Jokowi.
Atas dasar itu, Jokowi pun meminta kepada Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes. Ia meminta langkah tindak lanjut itu berdasar pada prinsip-prinsip yang ia minta itu.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah perbaikan di level individual maupun organisasi," kata Jokowi.@_**
Comments