KOORDINATBERITA.COM| Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Haedar Nashir angkat bicara soal arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang buka puasa bersama atau bukber pejabat pada Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi.
PBNU: Tak khawatir Jokowi dicap anti-Islam
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tak khawatir larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Jokowi bakal membuat Jokowi dicap anti-Islam. Kekhawatiran mengenai aturan ini sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.
"Dicap apa? Wong ini juga ya sesuatu yang biasa, selama ini orang bikin buka puasa juga apa sih, kalau bagi-bagi untuk fakir miskin. Saya pikir itu penting bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan, saya kira penting," ujar Ketua PBNU Yahya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2023.
Gus Yahya mengatakan buka puasa bersama merupakan hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan, apalagi bermewah-mewahan.
Dia juga mengungkapkan ajakan buka puasa bersama merupakan hal yang biasa di NU. Bahkan, Yahya mengaku sumpek menerima ajakan tersebut.
"Kami kalau di NU kegiatan habis tarawih, habis maghrib, siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan buka puasa itu sumpek, saya paling takut diajak buka puasa bersama," kata Yahya.
PP Muhammadiyah: Silakan saja namun harus koheren
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar
Nashir mempersilakan Pemerintah mengambil kebijakan melarang pejabat mengadakan acara buka puasa bersama, namun harus koheren dengan kebijakan pemerintah yang lain.
"Silahkan saja Pemerintah mengambil kebijakan itu (larangan pejabat buka puasa bersama), tetapi mustinya dalam praktik akuntabilitas publik, harus koheren dengan kebijakan pemerintah lain," kata Haedar di sela pembagian takjil untuk mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat, 24 Maret 2023.
Haedar menyoroti, Pemerintah saat ini telah membebaskan berbagai kegiatan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 lalu.
"Maka pemerintah juga perlu objektif dalam (arahan soal buka puasa bersama) ini, supaya tidak menimbulkan kesan, kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi sementara yang lain tidak," kata Haedar.
Menurut Haedar, PP Muhammadiyah sejak dulu berupaya konsisten pada kesatuan kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Jadi kalau ada larangan itu berbuka bersama, mestinya pada saat yang sama juga masih ada larangan untuk konser-konser bersama, acara-acara yang melibatkan keramaian bersama," kata Haedar. Jika pemerintah konsisten, lanjut Haedar, masyarakat tidak akan bertanya-tanya soal arahan atau kebijakan yang dibuat.
Klarifikasi Seskab
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Jokowi tentang larangan buka puasa bersama.
"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono.
Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono.
Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.@_Network
Comments