Koordinatberita.com| OPINI~ Keputusan pemerintah mengelontorkan anggaran sebesar Rp 72 Miliar untuk para influencer (pemengaruh), mesti diawasi ekstra-ketat. Sebab banyak yang belum terang seputar pelibatan para pemengaruh ini dalam menyokong program pemerintah. Mulai dari penunjukan hingga afektifitas kerja mereka yang tak bisa diukur secara konkret. Harus diingat, setiap sen dana yang dikeluarkan dari anggaran negara harus dipertanggung-jawabkan, karena itu uang rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana Rp72 miliar yang diambil dari dari APBN 2020 itu bagian dari insentif pemerintah untuk sektor pariwisata. Tujuannya untuk menangkal dampak infeksi virus corona terhadap ekonomi domestik. Selain kepada para influencer, pemerintah juga menganggarkan Rp103 miliar untuk promosi dan Rp25 miliar di pos kegiatan pariwisata. Total dana tambahan khusus di sektor ini mencapai Rp298 miliar dan akan dikucurkan mulai Maret. Menteri Pariwisata Wjisnutama punya versi sedikit berbeda. Kata dia anggaran sebesar Rp 72 miliar bukan hanya salah satu bagian untuk promosi wisata.
Penggunaan influencer untuk tujuan pemasaran di dunia maya memang sudah jamak dilakukan. Mereka ini adalah para pegiat media sosial dengan pengikut sangat banyak. Kerja mereka adalah melakukan endorse sesuatu (produk, program, dan sebagainya) untuk mempengaruhi para pengikut. Soalnya kini, siapakan para influencer yang akan menerima gelontoran miliaran rupiah untuk promosi wisata itu? Apakah para buzzers politik alias pendnegung atau kalangan professional yang kredibel?
Pemerintah dituntut melakukan proses transparansi dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memilih influencer. Sebab menggunakan pemengaruh yang tepat bakal berdampak positif pada kampanye program. Banyak contoh para influencer di dunia bisnis, entah selebgram muda atau figur populer, efektif mendongkrak penjualan produk. Publik menerima endorse mereka, karena sosok yang bersangkutan adalah idola atau panutan. Pemerintah wajib menggunakan influencer semacam ini untuk kampanye pariwisatanya. Hal itu bisa terwujud jika ada transparansi tender, minimal beauty contest, dalam memilih pemengruh.
Akan jadi masalah serius jika program ini hanya sebagai proyek balas budi kepada para pendengung politik yang berjasa dalam pemilihan presiden lalu. Sebab, buzzer politik hadir tidak dalam wajah yang jelas di lingkungan publik. Ini akan menimbulkan problem etik seputar keterlibatan mereka dalam program pemerintah, sekaligus muncul keraguan akan efektifitas kerjanya.
Perlunya indikator keberhasilan juga hal yang mutlak dalam program ini. Justru karena kita paham wabah virus corona telah berdampak pada pelambatan ekonomi nasional. Infeksi terhadap ekonomi itu terlihat sejak Januari 2020 ketika terjadi perlambatan penerimaan perpajakan hingga kepabeanan dan cukai. Stimulus di sektor pariwisata ini bisa ikut mendorong ekonomi sepanjang dilakukan dengan proper. Salah satunya dengan menetapkan ukuran keberhasilan bagi kerja para influencer itu.
Kalau pemerintah jitu memilih influencer, menyusun program dengan target jelas, khalayak akan tahu ini bukan sekadar program membakar duit. Kita pun bisa melihatnya sebagai kemajuan cara berpikir sesuai perkembangan zaman.@_Koordinatberita.com
Tuluswijanarko
Penulis Indonesiana/Opini-Tempo
Comments