KOORDINATBERITA.COM| Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan terus meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina membuat bank sentral terpaksa harus memaksa proyeksi perekonomian, baik global maupun domestik.
"Dalam hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan (RDGB) 19 April 2022. BI merevisi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5 persen dari sebelumnya sebesar 4,4 persen, dan domestik menjadi 4,5-5,3 persen dari sebelumnya sebesar 4,7-5,5 persen," ucap Perry dalam pertemuan kedua tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG), dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 22 April 2022.
Dalam pertemuan tersebut, perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menahan laju pemulihan ekonomi global, khususnya melalui jalur suplai pangan dan energi. Hal ini berpengaruh pada koreksi proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF terkait pertumbuhan global 2022 menjadi 3,6 persen.
"Untuk itu diperlukan strategi guna memperkuat pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian tersebut melalui kebijakan dan optimalisasi peran G20," tegas Perry.
Lebih lanjut, tambahnya, para anggota G20 menilai penting untuk mengetahui dampak perang guna menghadapi implikasinya bagi ekonomi. Selain itu, anggota G20 menyepakati mekanisme baru dalam pembiayaan oleh WHO dan World Bank bagi negara yang rentan, sebagai opsi yang efektif dalam jalan keluar untuk pulih bersama.
"IMF dapat berperan dalam pengelolaan arus modal, pembiayaan makro dan jaring pengaman keuangan global," tutur dia.
Dalam diskusi, mengemuka paparan mengenai ketidakpastian global dengan meningkatnya inflasi di beberapa negara, krisis pengungsi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, termasuk Tiongkok.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, BI dan Kemenkeu harus menyeimbangkan antara stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapinya, BI mengoptimalkan bauran dari tiga kebijakan.
Pertama kebijakan moneter yang mengedepankan stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi. Kedua, kebijakan makroprudensial yang ditujukan antara lain untuk mendorong ekonomi hijau. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran yang ditujukan antara lain untuk mengakselerasi pembayaran digital.
"BI juga terus meningkatkan koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam reformasi struktural dan pengendalian inflasi," tegas Destry.@_**
Comments